Suasana Media Gathering Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Provinsi Jateng tahun 2017, di MG Setos Hotel Semarang, Jumat siang (28/10/2016).
Semarang, Koranpati.com – Dijelaskan Abhan SH Ketua Bawaslu Jateng saat menyampaikan materi bertajuk Problematika  Pengawasan Kampanye Pilkada Tahun 2017 dalam Media Gathering Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Provinsi Jateng tahun 2017 yang digelar Bawaslu Jateng, di MG Setos Hotel Semarang, Jumat siang (28/10/2016), bahwa ada 9 tindak pidana kampanye yang wajib diperhatikan.

“Ada sembilan tindak pidana kampanye yang sudah kami simpulkan dan semua pasangan calon, gabungan partai atau tim kampanye di Pilkada serentak 2017 ini wajib mengetahuinya,” ujar Abhan SH Ketua Bawaslu Jateng tersebut di hadapan peserta Media Gathering.

Pertama adalah kampanye di luar jadwal (Pasal 187 ayat 1). Kedua, pelanggaran atas ketentuan Pasal 69 UU Pilkada. Ketiga, memberi atau menerima dana kampanye melibihi batas yang ditentukan (Pasal 187 ayat 5). Keempat, memberi atau menerima dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang (Pasal 187 ayat 6).

Kelima, memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye (Pasal 187 ayat 7). Keenam, tidak melaporkan sumbangan dana kampanye (Pasal 187 ayat 8). Ketujuh, melakukan suap politik/Politik uang (Pasal 187A). Kedelapan, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon bagi pejabat negara, ASN, Kepala Desa (Pasal 188). Kesembilan, Paslon melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Polri, TNI, Kepala Desa dan perangkat (Pasal 189).

Seperti diketahui, Pilkada serentak di Jateng tahun 2017 diikuti oleh tujuh daerah, baik kabupaten/kota. Ketujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Cilacap yang secara resmi, Jumat (28/10/2016) telah mengawali kampanye perdana.

Sementara larangan dalam kampanye, menurut Abhan, ada sejumlah item yang harus diperhatikan gabungan parpol, pasangan calon dan atau tim kampanye dalam masa kampanye. Pertama, mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Kedua, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik. Ketiga, mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

Keempat, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Kelima, melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Keenam, melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.  Ketujuh, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan  calon. Kedelapan, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.

Kesembilan, menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kesepuluh, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kesebelas, melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Keduabelas, melibatkan pejabat BUMN/BUMD,  ASN, Polisi, TNI, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ketigabelas, melakukan politik uang dan keempatbelas memasang APK dan bahan kampanye di tempat-tempat yang dilarang.

Media Gathering Pilkada Jateng 2017 yang digelar Bawaslu Jateng tersebut dihadiri pula oleh Drs Joko Purnomo Ketua KPU Jateng, Dr. H. Teguh Purnomo, SH, MHum, MKn Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, tamu undangan dan sejumlah awak media. (Red-KS99/Hars).

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: