Ilustrasi
Oleh: Danang Pamungkas
Penulis adalah DPO Colombo Studies

Latar Belakang Buruknya Tata Kelola SDA di Daerah
Sudah 71 tahun ini bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan, negera ini telah mengalami era-demokratisasi yang tidak akan pernah didapatkan ketika negara ini masih dijajah oleh bangsa kolonial. Namun setelah negara ini merdeka, persoalan yang muncul semakin rumit terkait sulitnya mensejahterakan rakyat serta masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persoalan utama perekonomian Indonesia adalah buruknya tata kelola potensi sumber daya alam oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebenarnya telah diberikan keleluasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur perekonomiannya sendiri di era-desentralisasi. Namun selama ini potensi kekayaan daerah menjadi sumber masalah bagi daerah itu sendiri. Persoalan utama dari buruknya tata kelola sumber daya alam terjadi karena banyaknya elit daerah yang mempunyai jabatan strategis bermain dalam pengaturan proyek pemerintah, dan memanfaatkan jabatannya untuk menggadaikan aset-aset daerah untuk kepentingan dirinya, kroni politik, ataupun bisnis keluarga. Dalam hal ini banyak kasus korupsi terjadi di berbagai daerah karena elit politiknya bermain di dalam proyek pemerintahan. Seperti kasus korupsi Ratu Atut di Provinsi Banten, Bupati Salim di Kabupaten Rembang, dll.

Permasalahan Utama Tata Kelola SDA
Apabila kita melihat dari tinjauan ke-sejarahan, industrialisasi dan eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran dimulai pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Soeharto bekerjasama dengan beberapa investor asing dan lokal untuk membangun perekonomian Indonesia yang pada saat itu sedang dilanda krisis pada akhir pemerintahan Soekarno di tahun 1960-an. Selama 32 tahun berkuasa, Orde Baru telah menunjukkan keberhasilannya dalam membangun ekonomi Indonesia dari banyak sektor. Seperti: industri pertanian, industri pertambangan, Industri Teknologi, industri pariwisata, dll. Namun apabila dianalisis secara kritis, pemerintahan Orba menjalankan bisnis berdasarkan kroni politik, Patronase, dan elit oligarki yang menjadi sekutu utama dalam membangun politik dinasti disemua lini lembaga pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun daerah dikuasai oleh kerajaaan bisnis Soeharto dan elit-elitnya. Sehingga tata kelola sumber daya alam jauh dari prinsip keadilan dan hanya menguntungkan sebagian kecil elit negara/daerah, ketimbang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan banyaknya kroni bisnis di lingkaran pemerintahan menyebabkan setiap tata kelola sumber daya alam di daerah diperebutkan oleh sebagian pengusaha yang mengandalkan elit pemerintahan untuk mengontrol bisnisnya ketimbang bersaing secara sehat dan transparan dengan pengusaha lain. Hingga sampai saat ini tradisi semacam itu masih menjadi pemandangan yang biasa kita lihat di setiap daerah, seperti banyaknya elit daerah yang tersandung kasus korupsi oleh KPK. Hegemony Orba ini merupakan suatu gambaran yang jelas bagaimana mungkin masyarakat bisa sejahtera, apabila tata kelola potensi sumber daya alam hanya diperuntukan untuk golongan kecil elit politik dan oligarki saja.

Mewujudkan Tata Kelola SDA Berdasarkan Sistem Good Governance Oleh Pemerintah Daerah
Di era persaingan global post-kapitalisme ini, sebuah negara harus meninggalkan cara-cara lama yang ditinggalkan oleh rezim Orba. Di era seperti sekarang segala sesuatu harus berdasarkan transparansi dan keterbukaan informasi, oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk profesional dalam menata perekomonian dan potensi sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber daya alam dengan sistem Good Governance merupakan strategi yang terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan tata kelola ekonomi yang transparan. Pengelolaan sumber daya alam di daerah harus dan wajib untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk membangun perekonomian daerah yang lebih mapan. Tentunya semua ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa.

Pertama, pemerintah daerah harus menjauhi segala bentuk dan cara KKN yang ditinggalkan oleh rezim Orba. Kedua, Pemerintah derah harus profesional dalam mengelola sumber daya alam termasuk dalam pemilihan tender perusahaan. Ketiga, setiap agenda indutsrialisasi pemerintah daerah harus transparan dan terbuka soal penganggaran kepada masyarakat umum. Keempat, Pemerintah daerah wajib melakukan audit terhadap segala aset-aset daerah untuk meminimalkan tindakan KKN. Kelima, adanya sistem hukum mapan serta aparat hukum yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Keenam, Menghindari bisnis kroni politik dan oligarki guna mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan golongan elit yang jumlahnya relatif kecil. Ketujuh, partisipasi masyarakat secara aktif dalam agenda pembangunan daerah serta adanya keterbukaan informasi. Kedelapan, Akuntabilitas berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, ekonomi, dan politik. Kesembilan, penempatan pejabat publik dengan spesifikasi profesional tanpa balas budi politik dalam hal pemilihan pejabaat publik dan administratif.

Sistem Good Governance Untuk Mewujudkan Program Revolusi Mental di Era-Pemerintahan Jokowi-JK  
Di Era Pemerintahan Jokowi-JK ini, pemerintah pusat mempunyai program pembangunan nasional secara besar-besaran terkait eksplorasi sumber daya alam dan potensi daerah. Dengan kebijakan pembangunan nasional diharapkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan pengangguran menjadi berkurang.

Program Revolusi Mental merupakan upaya pemerintah pusat untuk menghapus sistem lama yang koruptif dan tidak transparan dalam hal tata kelola sumber daya alam, yang kemudian diubah menjadi sistem informasi yang terbuka dan berdasarkan transparansi. Revolusi mental menjadi sangat penting untuk mengubah cara pandang ekonomi-politik yang cenderung bagi-bagi kekuasaan menjadi ekonomi-politik untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini menjadi titik temu bahwa sistem good governance sangat tepat diimplementasikan oleh pemerintah daerah guna mendukung visi progresif pemerintahan Jokowi-JK.

Visi besar ini menggambarkan bahwa pemerintah pusat dengan serius ingin memberantas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tentunya program ini tidak akan terwujud tanpa bekerjasama dengan pemerintah daerah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus profesional dalam mengelola sumber daya alam dan potensi daerah untuk mensukseskan agenda pemerintahan Jokowi-JK. Persoalan korupsi menjadi permasalahan utama mengapa pembangunan di daerah hanya dirasakan oleh segilitir elit politik ketimbang masyarakat luas. Kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan apabila pemerintah daerah masih menggunakan sistem lama dan cenderung menolak era keterbukaan informasi yang berdasarkan akuntabilitas. Sistem hukum yang mapan untuk mengawal tata kelola sumber daya alam menjadi sangat penting, karena hukum secara sosiologis berfungsi sebagai alat kontrol dan pengatur masyarakat. Tentunya masyarakat disini juga harus berperan aktif dalam pembuatan kebijakan publik yang berkeadilan dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Tantangan Sistem Good Governance dan Refleksi Kritis Maraknya Pejabat Daerah Yang Tersandung Kasus Korupsi   
Ada beberapa hambatan dalam menerapkan sistem good governance di pemerintah daerah. Pertama, intervensi politik terhadap proses administrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika Pilkada selesai ada upaya balas jasa politik terhadap orang-orang yang mendukung bakal calon. Kedua, keterlibatan lingkaran kepala daerah untuk ikut campur dalam urusan birokrasi baik dari isteri, anak, menantu, dan kroni politik yang merasa berhak untuk mengatur jalannya urusan pemerintahan.

Oleh sebab itu sistem good governance ini tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat baik LSM, aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan hidup, pengusaha, Organisasi desa dan aparat penegak hukum untuk mengawal jalannya kebijakan. Di samping pemerintah daerah itu sendiri yang seharusnya membuat aturan-aturan yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sinergitas sangat diperlukan, baik pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat harus bersama-sama serta bergotongroyong untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.  

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: