Ruu Pemilu 2019 Mengapa Begitu Krusial?

Oleh Ridho Ahmadiatma

Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Aktif dalam Forum Kajian dan Penulisan Hukum

Senayan kembali mengalami stagnan dalam pembahasan RUU Pemilu setelah forum lobi Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu 2019 tidak menemui titik temu terkait dengan lima point krusial yakni sistem pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, district magnitude, dan metode konversi suara.

Kepentingan politik saling tarik ulur dalam menentukan kebijakan yang sangat mempengaruhi bagaimana mekanisme konstitusional dalam merebut kekuasaan. Pemerintah dan DPR sebagai bagian dari political system sulit untuk bebas dari cengkraman kepentingan elit politik, namun disisi lain mereka merupakan penyalur dari society aspiration. Senayan tampaknya sangat sulit untuk menentukan political choice dalam setiap point-point penting dalam RUU tersebut. Lantas mengapa begitu sulit bagi pembentuk undang-undang untuk mencapai kata sepakat dalam RUU Pemilu?

UU Pemilu Sebagai Instrumen Meraih Kekuasaan

Jhon Locke dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment” mengusulkan agar kekuasaan di dalam suatu negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi berbeda, hal tersebut menurutnya dilakukan untuk menghindari adanya absolute power (pemusatan kekuasaan).

Dalam kontestasi politik sekarang, hal tersebut ditunjang dengan sistem demokrasi dalam mendapatkan kekuasaan dalam organ-organ negara. Indonesia sendiri sebagai negara “demokrasi” mewujudkan tata cara mendapat kekuasaan tersebut melalui pemilu. Maka ketika akan membahas hal yang dalam ruang lingkupnya untuk mendapatkan kekuasaan, perdebatan tidak dapat dihindari. Seperti itulah yang saat ini terjadi di gedung senayan, para elit yang mengatasnamakan “kepentingan rakyat” saling jegal dan terjadi lobby politik disetiap sudut untuk agar kepentingan politik yang dibungkus rapi dengan nama kepentingan rakyat dapat terlaksana. Apalagi sangat terkenal slogan yang saling diucapkan para elit, “aspirasi rakyat tidak bisa dilakukan tanpa ada kekuasaan” maka tidak heran RUU Pemilu tidak kunjung selesai. Padahal jika para elit benar-benar berkerja untuk kepentingan rakyat, maka UU Pemilu tidak perlu menjadi produk lima tahunan yang selalu dibongkar pasang.

Masyarakat dapat melihat sekarang, bagaimana orang-orang yang dipilih lima tahun sekali itu meributkan tentang kekuasaan. Seperti dalam salah satu point krusial tentang presidential-threshold, seharusnya jika para elit merujuk pada PMK No. 14/PUU-XI-2013 yang menyatakan bahwa pilpres serta pileg 2019 dilaksanakan serentak, maka sistem PT inkonstitusional karena ambang batas dalam pilpres tidak dapat lagi ditentukan berdasarkan hasil pileg karena dilakukan secara serentak. Jika ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden didasarkan pada pemilu 2014, maka pemilu 2014 menghasilkan dua presiden karena didasarkan pada pemilu tersebut.

Kurang Intensifnya Pembahasan Antara Pemerintah dan DPR

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sejak awal mengkritisi perencanaan RUU Pemilu dimulai dari pengajuan draf oleh pemerintah yang seharusnya akhir 2014 draf RUU Pemilu tersebut sudah harus diserahkan kepada DPR dan masuk dalam prolegnas 2015. Namun kenyataannya, RUU Pemilu baru menjadi prolegnas 2016 bahkan drafnya baru diserahkan ke DPR bulan Oktober 2016, hal ini jelas menjadi beban yang sangat kompleks dimana alokasi waktu yang diberikan sempit. Dalam pembahasan RUU Pemilu, ada 543 pasal yang dibahas dari pengabungan tiga subtansi undang-undang yang sebelumnya terpisah.

Kemudian ditambah dengan kurang intensifnya dan sikap “keras kepala” pemerintah dalam beberapa point penting di draf RUU Pemilu, pemerintah bersikukuh agar ambang batas dalam presidential-threshold sebesar 20-25% dan hal ini sangat bertentangan dengan keinginan mayoritas di DPR yang mengingkan presentase tersebut diturunkan bahkan dihilangkan, menariknya pemerintah mengancam akan keluar dari pembahsan dan membuat perppu sebagai payung hukum pemilu 2019. Hasilnya target pengesahan pada 28 April 2017 meleset, kemudian meleset lagi dari target 18 Mei serta pada pidato sidang paripurna terakhir, Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memberikan kepastian kapan RUU Pemilu akan disahkan.

Pemilu 2019 terancam menggunakan payung hukum lama dan KPU semakin ketar-ketir karena harus merampungkan teknis pemilu 2019 yang tahapannya akan dimulai Oktober ini. Pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan RUU Pemilu paling lambat Agustus, agar dapat memastikan kesiapan untuk pemilu 2019.