Semarang, Koranpati.com - Warga petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo tanggal 2 Agustus 2016. Presiden saat itu memutuskan untuk dilaksanakannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara terbuka di Pegunungan Kendeng.

Selain itu, selama dilaksanakannya KLHS, dilakukan penghentian proses perizinan di Pegunungan Kendeng serta penghentian operasi bagi yang telah memiliki izin. Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS wajib dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, provinsi dan Kab/Kota.

KLHS tahap satu sudah selesai dan telah diumumkan, sementara itu KLHS tahap dua telah berlangsung dan menunggu diumumkan. Namun, setelah 2 Agustus 2016 justru terdapat beberapa perusahaan yang memulai operasi penambangan di wilayah Pegunungan Kendeng, sebagaimana diketahui perusahaan harus memiliki izin untuk beroperasi. Disamping itu, yang telah eksis sebelum dilaksanakan KLHS juga tetap beroperasi. Artinya, hal ini bertentangan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan proses perizinan.

Yang telah diketahui, terdapat CV. Berkah Alam Asri, PT. Harta Manunggal Baruna Nusantara, dan CV Tri Lestari yang memulainya kegiatan di Kabupaten Pati. Sementara di Rembang, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk telah beroperasi produksi dan aktivitas penambangan oleh berbagai perusahaan di CAT Watuputih juga terus berlanjut. Di Grobogan, PT. Semen Grobogan juga tetap melakukan kegiatannya. Ini belum termasuk untuk berbagai perusahaan lainnya.

Beralih ke hasil KLHS tahap satu yang berlaku di CAT Watuputih Rembang yang telah diumumkan hasilnya untuk ditindaklanjuti, ditetapkan alternatif tindakan bagi pemerintah yaitu : "Menetapkan CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RTRWN; dan melakukan proses penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).” Rekomendasi ini lahir sebagai upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip kerusakan lingkungan (prevention principle)”.

Dan rekomendasi untuk menindaklanjuti alternatif tindakan tersebut salah satunya yaitu : Selama proses penetapan status CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung dan/atau KBAK, untuk menjaga daya dukung lingkungan di CAT Watuputih, dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu sistem akuifer dengan langkah-langkah yaitu keterbukaan informasi, penghentian sementara operasi penambangan berizin, penghentian penerbitan IUP baru, penghentian kegiatan penambangan ilegal, maupun kewajiban audit lingkungan. Namun, faktanya semua ketentuan KLHS dan berbagai kewajibannya belum dilaksanakan sampai detik ini.

Kami menyerukan agar Pemprov terutama dinas ESDM seharusnya mematuhi keputusan dari Presiden, TIDAK mengobral izin pertambangan (IUP), melaksanakan kewajibannya yang telah direkomendasikan KLHS tahap satu dan bertindak transparan. (Kp33/hrs).
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: