Sontoloyo, Genderuwo dan Presiden

Oleh Mochammad Sa’dun Masyhur

Sontoloyo dan gendruwo dalam beberapa pekan ini akan menjadi dua kosakata yang paling populer di jagat politik nasional. Pantas, karena keduanya diucapkan oleh seorang Presiden, Joko Widodo.

Sebagai orang jawa, saya mengerti betul bahwa dua kosakata tersebut hanya diucapkan seseorang karena kondisi tertentu, yaitu disaat terjadi suatu hal yang di luar batas kepatutan, sesuai etika  budaya Jawa. Atau sebuah umpatan,  cari maki karena kondisi yang terdesak.

Pertanyaannya apakah kondisi politik nasional tepat dianalogikan dalam keadaan di luar batas kepatutan? 

Dan jika ujaran sontoloyo dan genderuwo itu ditujukan pada pihak lain, musuh politik, pantaskah Presiden yang berasal dari suku Jawa yang selalu menjunjung sopan santun mengucapkan hal demikian?

Sesuai dengan pengakuan Presiden bahwa kata sontoloyo itu disampaikan karena beliau memang sedang jengkel. Sebab, masih menurut Presiden,  ada pihak yang memakai cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak bertata krama Indonesia. Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang memfitnah, cara- cara politik yang memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, menghalalkan segala cara.

Sayangnya presiden tidak menyampaikan apa,  dimana,  kapan dan siapa yang melakukan itu. Sehingga publik malah berbalik menyerang,  bahwa Pemerintahlah yang telah melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Faktanya telah terjadi  kriminalisasi ulama, persekusi lawan politik, memperalat kepolisian dan lembaga hukum untuk kekuasaan, dan memecah belah partai politik yang tidak sejalan. 

Adapun tentang kosakata genderuwo disampaikan karena menurut presiden banyak propaganda politik yang  membuat takut dan kekhawatiran. Setelah itu,  masih menurut Jokowi,  membuat sebuah ketidakpastian. Kemudian menjadi keragu-raguan di masyarakat. Menurutnya, cara berpolitik semacam itu tak beretika.

Lagi-lagi persoalan muncul menjadi pergunjingan, karena Presiden tidak menyebut siapa,  dimana,  dan kapan hal demikian terjadi? Dan apakah itu melanggar hukum atau hanya dimaksudkan untuk membunuh karakter musuh politik? 

Padahal dalam realitasnya potensi yang paling besar untuk menakut-nakuti dan menjadi "genderuwo"  adalah  mereka yang sedang memegang kekuatan bersenjata dan kekuasaan. Selebihnya tuduhan itu kepada pihak lain adalah fatamargana. Atau malah menjadi cermin bahwa umpatan itu karena sikap panik dan merasa terancam akibat  elektabikitas Jokowi yang cenderung terus menurun. 

Dalam dunia persilatan politik,  permainan kata adalah hal yang biasa,  tetapi harus disertai fakta-fakta. Jika tidak maka seperti anak kecil di Jawa yang beranjak dewasa,  rakyat akan tahu bahwa genderuwo hanyalah momok yang sengaja dilontarkan untuk menakut-nakuti agar anak-anak tidak rewel dan segera beranjak tidur. 

Boleh jadi ada motif politis lainnya, yakni Presiden Jokowi sedang menjalankan praktek politik playing victim. Seolah-olah pemerintahan sekarang ini sedang didholimi, menjadi korban,  dan harus dibela. Hal yang sah-sah saja dilakukan. 

Dalam politik nasional gaya semacam ini banyak dilakukan oleh PKI. Contohnya, meskipun jelas dan nyata seluruh rakyat mengetahui bahwa PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965, namun mereka tetap menyatakan sebagai korban Orde Baru,  minta kompensasi dan menuntut segala macam. 

Dalam lingkup politik internasional, kalangan Yahudi yang paling getol menggunakan cara ini. Oleh karena itu dalam setiap kisah  Nazi Jerman, Yahudi selalu memposisikan diri sebagai korban.  Dan model agitasi politik inilah yang digunakan Yahudi di seluruh dunia. 

Jika praktek politik playing victim ini yang dipilih Presiden Jokowi dan tim pemenangannya, maka inilah ceruk bukti bahwa pemerintah memang tidak memiliki prestasi yang patut dibanggakan, sehingga perlu terus memproduksi momok-momok sontoloyo dan gerenduwo.

Apakah ini tanda-tanda zaman akan datangnya Presiden Baru? 

Penulis adalah Alumnus Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik.  Universitas Indonesia