Pancasila Sebagai Bekal Pendidikan Di Perguruan Tinggi

Judul Buku : Pendidikan Pancasila

Penyunting: Hayat dan H. Suratman.

Penulis : M. Taufiq, S.H.,M.H., Diyana Isnaeni, S.H.,M.H., Dr. Mayiyadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Yaqub Cikusin, S.H., M.Si., Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H.,M.H., Dr. Suratman, S.H.,M.H., Drs. H. Moh. Bakar Misbakhul Munir, M.H., H. Umar Said Sugiharto, S.H., M.H., Dr.H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum., Hayat, S.AP., M.Si., Drs. Noorhuda Muchsin, B.E.M., M.M., Dr. Ir. Sumartono, M.P.

Penerbit : BASKARA MEDIA

Tahun terbit : 2018

Ukuran: 15 x 23 cm

Jumlah halaman: 382 halaman

Peresensi : Arsan Halid (NPM. 21901073034)/UNISMA

Sinopsis Pendidikan Pancasila

Buku pendidikan pancasila ini mengulas tentang pancasila baik itu secara penggunaan dan tujuannya. Dapat kita temukan ada 11 bab yang memiliki pokok pembahasan tertentu. Buku ini membahas (1) Pancasila dalam lintasan sejarah, (2) Pengertian pancasila dan perkembangannya, (3) Pancasila sebagai idiologi negara, (4) Pancasila sebagai sistem filsafat, (5) Pancasila sebagai etika politik, (6) Hubungan agama dan pancasila, (7) Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, (8) Nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, (9) Undang-undang dasar negara republik indonesia, (10) Sistem pemerintahan, (11) Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengtahuan dan teknologi .

Bab 1. Pancasila Dalam Lintasan Sejarah

Kejadian-kejadian di masa lampau yang berkaitan dengan kejadian di masa sekarang dan akan bermuara dengan kejadian dimasa yang akan datang. Artinya, kejadian dimasa lampau sangat berkaitan dengan kejadian dimasa sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Pancasila sebagai idiologi negara, Maksudnya adalah pancasila adalah sumber dari segala hukum di indonesia dan pancasila adalah jalan untuk memperbaiki keadaan suatu bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa adalah tergantung pada kegigihan dan kesungguhan komitmen generasi saat ini untuk menemukan kembali jati diri dari bangsa melalui penanaman dan pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bab 2. Pengertian Pancasila dan Perkembangannya

Pancasila merupakan idiologi bagi negara indonesia, jadi indonesia adalah landasan dari segala keputusan bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila telah dikenal sejak zaman sriwijaya dan majapahit dimana sila-sila dalam pancasila itu sudah diterapkan dalam masyarakat maupun kerajaan, meskipun sila-sila tersebut belum konkrit. Ada 2 tokoh dalam islam yang merumuskan pancasila yaitu KH. Wahid Hasyim dan Kasman Singodimedjo. KH Wahid Hasyim menegaskan konsep ketuhanan yang komodatif artinya umat islam mempunyai hak menjalankan kenyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi kenyakinan agama lain. Pada perkembangan pancasila ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

Bab 3. Pancasila sebagai  Idiologi  Negara

Maksud dari idiologi negara adalah suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan yang institusional. Idiologi negara dalam arti cita-cita negara yang menjadi basis dalam suatu teori atau sistem  kenegaraan untuk seluruh rakyat. Idiologi dibagi menjadi 2 yaitu, idiologi tertutup yang artinya pemikiran tertutup dan idiologi terbuka yang artinya pemikiran terbuka. Setiap idiologi mempunyai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang menjalin menjadi satu sistem pikiran yang logis yang bersumber kepada filsafat yang bersifat mendasar dan nyata, artinya potensi mempunyai kemungkinan yang tinggi karna mampu membangkitkan dinamika masyarakat secara nyata kearah kemajuan. Idiologi pancasila mendasarkan pada hakikit sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karna itu dalam idiologi pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama. Selain itu manusia menurut pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan oleh karna itu nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai manusia.

Bab 4. Pancasila dalam Sistem Filsafat

Filsafat berawal dari keheranan yang dimiliki manusia, permulaan flsafat berbentuk rasa ingin tau yang diikuti dengan pertanyaan. Rasa ingin tau inilah yang akan menuntun manusia untuk sampai kepada pengetahuan. Dengan berfilsafat tidak menjadikan kita tenggelam dalam kejamanian saja (kurang berfikir) karna pada hakikatnya jiwalah yang merupakan dasar atau inti dari segala prisip hidup. Begitupun dengan pancasila, yang merupakan sistem filsafat artinya, sila-sila pancasila itu saling berhubungan, berkaitan, bahkan saling mengkualifikasikan. Pemikiran dasar yang terkandung dalam pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan tuhan, diri sendiri dan sesama. Yang hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, kemasyarakatan, kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Bab 5. Pancasila Sebagai Etika Politik

Etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan masyarakat untuk dijalankan dalam proses pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kepentingan bersama. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa indonesia. Oleh karna itu pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila telah tercermin dalam norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan serta norma hukum. Dengan demikian pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cerminan perilaku hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan berperilaku.

 Bab 6.  Hubungan antara Agama dan Pancasila

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agama di indonesia memengang peranan penting. Hal ini dinyatakan dalam pancasila sebagai idiologi dan dasar bagi bangsa indonesia utamanya sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa. Menurut pancasila negara adalah berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradap. Hal ini berarti negara sebagai persatuan hidup adalah ketuhanan yang maha esa. Konsekuensinya, segala aspek perumusan kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai dari tuhan. Hubungan agama dan negara tidak dapat dipisahkan, karna pada halnya negara menyatu dengan agama, pemerintah dijalankan berdasarkan wahyu dari tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara pun didasarkan atas wahyu tuhan.

Bab 7. Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Paradigma atau pola pikir Pancasila untuk mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disini kita bisa kaitkan dengan Masyarakat Madani, yakni masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu daam sejarah filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah madinah atau polis, yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan berperadaban. Masyarakat madani jadi symbol idealism yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Dalam Al-Qur’an, Allah memberikan ilustrasi masyarakat ideal, sebagai gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya “(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Ynag Maha Pengampun”. (Saba’:15)

Bab 8. Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara

Setiap nilai mempunyai dasar dan hakikat. Dasar atau hakikat nilai bersifat unuversal yang menyangkut hakikat objek suatu kenyataan. Misalnya, hakikat tuhan, hakikat manusia, hakikat alam raya dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila bersumber dari (1) Nilai nilai historis (Kesejahteraan) (2) Niali-nilai sosiologis (3) Nilai-nilai religius (Keberagamaan) (4) Nilai-nilai filosofis (cita-cita dan pandangan hidup) bangsa indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat hakikat nilai-nilai dasar yang menjadi sumber norma untuk selanjutnya dapat dijabarkan dan direalisasikan dalam kehidupan yang praktis, berbeda beda tetapi secara sistematis tidak akan bertentangan satu sama lain.

Bab 9. Undang-undang  Dasar Republik Indonesia

Hubungan antara pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia secara garis besar dapat dilihat dari dua bagian yakni hubungan antara pancasila dengan pembukaan UUD 1945 dan hubungan antara pancasila dengan pasal UUD 1945. Undang-undang dasar negara adalah konstitusi negara indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 agustus 1945 sebagai hukum dasar negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD  hendaknya menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan kehidupan berbangsa. Kedudukan yang mengatur jalannya UUD antara lain, MPR ( Dewan permusyawaratan rakyat) DPR (Dewan perwakilan rakyat) DPD (dewan perwakilan daerah) BPK(Badan Pemeriksa keuangan) MA(Mahkamah agung) MK(Mahkamah Konstitusi).

Bab 10. Sistem Pemerintahan

Pemerintahan adalah pembuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutf, dan yudikatif disuatu negara untuk mencapai tujuan negara. Pada arti luar, Pemerintahan dimaksudkan terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam suatu negara atau pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu, pemerintahan presidensial yang artinya pemerintah dipegang oleh presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen dan pemerintahan parlementer dimana sistem pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Sisitem pemerintahan dari tahun ketahun berbeda beda, dimana indonesia menganut sistem demokrasi yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Bab 11. Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini mencapa kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu pempertimbangkan nilai0nilai budaya dan agama dalam penembangannya agar tidak merugikan umat manusia.

Kuntowijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampuradukkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kuntowijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-cumulative (tidak bertambah) karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat cumulative (bertambah), artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat dan kesenian termasuk dalam kategori non –cumulative, sedangkan fisika, teknologi, kedokteran, termasuk dalam kategori cumulative. (Kuntowijoyo, 2006: 4).