Oleh : Walyadi

Penentuan Akil Baligh Dalam Hukum Islam

Dalam  istilah  ushul  fiqh,  subyek  hukum  disebut dengan mukallaf  atau  orang-orang  yang  dibebani  hukum,  atau  mahkum alaih yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf (subyek hukum), yaitu apabila seseorang mengetahui tuntutan Allah yang terdapat dalam hukum Islam dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut.

Sedangkan kemampuan seseorang untuk dapat mengetahui serta mampu melaksanakan tuntutan Allah dalam hukum Islam itu sendiri sebagai syarat   agar   seseorang   dapat   dikatakan   sebagai   mukallaf sangat erat kaitannya dengan akal. Seseorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila seseorang telah mencapai batas usia dewasa atau baligh, kecuali apabila seseorang

Ulama’ Usul Fiqh menyatakan  bahwa syarat seseorang itu dikenai taklîf atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat: Pertamam adalah orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif.. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklîf. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk. Kedua,seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum (أهلية .( Secara istilah, hliyyah didefinisikan sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi

Maka atas dasar ini para ulama membagi sifat ahliyyah menjadi dua jenis, yaitu: a. Ahliyyah Wujub yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban.  b. Ahliyyah al-Ada’ yaitu  orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum atau kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum..

B, Kriteria Cakap Hukum (Aqil Baligh) Perspektif Madzhabul Arba’ah

Cakap hukum atau dalam Islam disebut aqil baligh merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh karena hal itu adalah sebutan yang erat kaitanya dengan usia seseorang. Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama’ adalah sebagai berikut: Menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan, 13 usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun.

     Kriteria baligh bagi lakilaki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun ( usia wanita yang biasanya wanita sudah haid ). Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

C. Implementasi Aqil Baligh Dalam Hukum Islam

1. Ketentuan Batas Usia Cakap Dalam Munakahat

Mengenai ketentuan batas usia seseorang diperbolehkan menikah memang tidak dapat ditemukan ayat Al-Qur’an yang secara jelas menyebutkan mengenai batasan usia seseorang diperbolehkan untuk menikah. Hukum Islam dengan jelas mengkonsep pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah dengan tujuan bersifat langgeng, terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masingmasing pihak merasa damai dalam rumah tangganya..

2. Implementasi Cakap Hukum Dalam Muamalah

a. Menurut madzhab Syafi’iyyah, transaksi yang dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, baik seorang anak tersebut telah mencapai batas tamyis atau belum, mendapat izin dari wali atau tidak.

b. Sufyan as Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi tersebut hukumnya sah jika di sertai izin dari wali. Bahkan menurut pendapat Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa “transaksi yang di lakukan anak kecil hukumnya sah meski tanpa izin dari wali”. Anak kecil diperbolehkan dan sah dalam melakukan transaksi dalam dua kondisi yaitu yang nilainya murah sijin orang tua.

3. Implementasi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Jinayah (Pidana Islam)

Jinayah merupakan sebutan bagi tindak pidana dalam Islam. Dalam syari‘at Islam tidak ada batasan-batasan tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Akan tetapi, ada beberapa ahli fiqh yang menjelaskan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau ta’dib. Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman di mana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga- lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak. Pemberian hukuman yang bersifat pendisiplinan dan tidak dipidana jinayah adalah dikarenakan seorang anak  yang  belum  baligh,  dapat  dikatakan  belum  memiliki  taklif.  Sehingga hukuman yang dilakukan hanya untuk bertujuan memberikan pendidikan dan pencegahan di masa selanjutnya agar tidak melakukan tidak pidana kejahatan lagi.

Para fukaha menetapkan bahwa apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka harus dikenakan diyât dari hartanya. Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat mâl maupun zakat fitrah, nafkah diri mereka dan ganti rugi (dama>n) akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Menurut etimologi jinayah berarti melukai, berbuat dosa, dan kesalahan. Sedangkan secara terminologi jinayah ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan jenis hukuman had atau ta’zir. Akan tetapi hukuman had dan takzir tersebut hanya diberlakukan bagi orang yang telah mukallaf. dalam kitab-kitab fiqh ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak ke meja hijau. Namun apabila seorang anak melakukan kesalahan, seorang anak harus tetap dihukum dengan hukuman yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam bahasa fiqh disebut ta’dib (pembinaan), bukan ta’zir atau had. sebagai hukuman mendidik.

(Disusun oleh: Walyadi,NIM; 1120067; Kelas: HK IIB ; Makul: Filsafat Hukum Islam; INISNU Temanggung)

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: