SEMARANG, Koranpati.com - Persiapan perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Apel Siaga, Senin (20/12).
Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen jajaran Kanwil
Kemenkumham Jateng untuk menjaga kelancaran serta antisipasi potensi gangguan
keamanan selama perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.
Apel berlangsung di halaman Kanwil Kemenkumham Jateng.
Kepala Kantor Wilayah, A Yuspahruddin menjadi pembina apel pada kegiatan
tersebut.
Ada 3 butir Deklarasi Apel Siaga yang diucapkan oleh
seluruh peserta, yaitu mempertahankan keutuhan NKRI, menjaga situasi keamanan
dan ketertiban serta kedamaian perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 jajaran
Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Jawa Tengah, serta menjunjung tinggi
toleransi antar umat beragama.
Lebih rinci, Kepala Kantor Wilayah mengungkapkan
bagaimana penerapan butir deklarasi itu. Dia meminta seluruh Kepala UPT untuk
semaksimal mungkin mencegah terjadinya gangguan keamanan.
"Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga
dengan sebaik-baiknya supaya kejadian negatif itu tidak muncul apalagi dalam
situasi Natal dan Tahun Baru," ujarnya memberikan amanat.
Yuspahruddin juga mengingatkan bahwa Pandemi Covid-19
masih ada. Dan memberikan wejangan untuk terus waspada dan disiplin menjaga
protokol kesehatan.
Melengkapi arahan, Kakanwil memerintahkan beberapa
hal. Pertama menjaga keamanan sekaligus menegakkan toleransi beragama.
"Bahwa kita harus menjaga keamanan. Bapak Ibu
sekalian, bahwa keamanan kita jaga, namun toleransi terhadap umat beragama yang
akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru itu tetap anda berikan," imbuhnya
"Toleransi dalam batas hal yang tidak melanggar
SOP. Saya berharap kita semua untuk selalu menjaga toleransi dengan
sebaik-baiknya," sambungnya.
Lebih tegas, Yuspahruddin melarang seluruh Kepala UPT
untuk cuti selama liburan Natal dan Tahun Baru serta harus selalu berada di UPT
nya masing-masing, termasuk juga para seluruh pegawainya.
Dia juga melarang pengeluaran WBP tanpa prosedur.
"Semua pengeluaran harus dengan prosedur yang
jelas. Selanjutnya kurangi pengeluaran WBP yang kerja di luar," ujarnya
memerintah.
Hal lain, Kakanwil mengintruksikan untuk melakukan
pemeriksaan bangunan UPT dan selalu melakukan penggeledahan sebagai upaya
pencegahan gangguan keamanan.
Terakhir, dia meminta agar tidak ada yang
berkontribusi negatif terhadap nama baik Kementerian Hukum dan HAM
"Laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Jangan menyumbangkan masalah baru kepada Kementerian Hukum dan HAM, kepada
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan imigrasi, dan jangan memberi masalah
baru kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,"
pungkasnya menutup amanat.
Apel Siaga diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan
para Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, serta seluruh Kepala UPT se Jawa
Tengah.
Post A Comment:
0 comments: